Nama Aglao dan UU No. 8 Tahun 1999

February 27, 2008 at 11:46 am | Posted in OPINI | Leave a comment

Nama Aglao dan UU No. 8 Tahun 1999

Sekedar wacana yang muncul dari diskusi ‘penamaan aglao’ dan ‘nama aglao’. Beberapa persoalan jadi menarik dilihat dari kacamata UU  NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
 
Kasus 1 :
Beberapa aglao dijual di pasar, sering ditawarkan sebagai ex si A, ex si B, dari negara A, dari negara B, etc, etc. Atao ada yang mengatakan barang ex A lebih berkualitas dari ex B, etc, etc. 
Dari diskusi milis, ternyata diketahui banyak juga aglao2 di atas masih simpang siur asal-usulnya, belum diyakini ex siapa.
Dus, mengacu Pasal 9 ayat (1) : Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
Moral cerita : hati2 dalam pencantuman adjective seandainya ndak yakin benar. Apalagi kalau pabrikannya malah ndak ingat dan lupa ……  ho ho ho ho
 
Kasus 2 :
Beberapa aglao punya kemiripan nama meski diyakini asal aglao tersebut berbeda, yang satu dari negara A yang satu dari negara B.
Dari diskusi milis, hal demikian diakui mulai marak akhir2 ini. Meskipun tidak secara explisit menyalahkan penjual ex B, namun tetap terasa ada imbauan agar ex B berganti nama.
Ini agak rumit. Mari kita liat :
Pasal 21 ayat (1) :  Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
Pasal 24 ayat (1) a :  Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila: pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut
Pasal 24 ayat (2) : Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
Moral cerita :  imbauan perubahan nama selayaknya dialamatkan pada ‘importir’ atau pembuat nama pertama kali. Jangan dialamatkan ke pedagang perantara, kasihan beliau nanti, dah jatuh tertimpa tangga pula.
 
Ada dua sanksi atas pelanggaran UU ini. Sanksi administratip (ganti rugi max Rp 200 juta)  dan Sanksi Pidana (max 5 tahun penjara atau max denda Rp 2 milyar).
 
Apa lagi …… ? Mohon dikaji masing2, baik dalam posisi sebagai pelaku usaha atau dalam posisi sebagai konsumen. Dapat dilihat di http://www.balitbangham.go.id
 
 
Monggo silakan dilanjut ………
 
 
Ganggeng Kanyoet 

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: